PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Imam Nahrawi, terhadap PSSI tak melalui prosedur yang benar dan seharusnya.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Hukum PSSI, Aristo Pangaribuan lewan laman resmi PSSI pada Jumat 19 Juni 2015 lalu. Ia menyebutkan bahwa telah terungkap di persidangan bahwa SK Menpora tersbeut tak melalui prosedur- prosedur administrasi negara yang benar.

Aristo Pangaribuan juga menyatakan bahwa dari keterangan saksi ahil yang adalah mantan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Lintong Siahaan dan juga dokter hukum administari negara Universitas Indonesia, Andhika Daneswara, SK Menpora tersebut tidak melalui asas tertentu dan mengabaikan undang- undang.

Salah satunya adalah asas “altarem parte” yakni harus mendengarkan kedua belah pihak sebelum dijatuhkannya sanksi. Menurutnya hal tersebut dipenuhi karena PSSI langsung mendapatkan surat teguran. Surat teguran yang dimaksud adalah bagian dari sanksi itu juga.

Yang kedua, dengan adanya Undang- Undang yang baru yakni UU No 20 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang namanya penguasa tidak bisa seenanknya menjatuhkan sanksi.

sbobet casino online

Aristo Pangaribuan juga melanjutkan bahwa kedudukan PSSI sebagia induk organisasi dari cabang olahraga tertinggi memiliki posisi yang sama dengan induk cabang olah raga lainnya yang setara dengan pemerintahan. Ia juga meyakini bahwa posisi PSSI dnegan pemerintah memiliki kewenangan yang sama utnuk mengelola olahraga di Indonesia secara profesional.

 

PSSI Dibekukan, Sepak Bola Merana

 

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa keduanya, baik pemerintah ataupun induk organisasi cabang olahraga mendapatkan kewenangan dari undang-undang. Undang-undah memberikan kekuatan pada induk organisasi untuk mengelola olahraga profesional Indonesia. Tak hanya itu Undang- undang juga mengatru bahwa pemerintah memiliki kekuatan untuk mengawasi dan membina dan bukannya membinasakan.

Sidang gugatan PSSI atas SK Menpora nomor 01307 ini akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 35 Juni 2015 mendatang di PTUN Jakarta dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat atau Kementrian Pemuda dan Olahraga.

Mengenai jeda waktu selama seminggu ini, Aristo berpendapat bahwa waktu yang diminta oleh pihak tergugat terlalu lama. Menurutnya seharusnya segalanya dilakukan sesegera dan secepat mungkin agar PSSI bisa kembali menjalankan kegiatannya kembali.

Tak berjalannya PSSI memang berimbas sangat besar pada dunia sepak bola Indonesia. Banyak pemain yang harus menjadi pengangguran dan klub dibubarkan. Tentu hal ini membuat banyak orang kemudian merasa miris.